Monday , October 14 2019
Home / POLITIK / Apa Panwaslu punyak nyali Proses Hukum

Apa Panwaslu punyak nyali Proses Hukum

Apa Panwaslu punyak nyali Proses Hukum

Rabu.03 April 2019
Foto Ketua BANWASLU Sumenep  ( Anwar Noris ) 

SUMENEP,LPK BERANTAS.co.id. Gerang politik tertabu dengan nyaringnya, sehingga moralitas dalam perpolitik bukan lagi menjadi kaidah “asal , Menang . Pelanggaran  yang dilakukan secara masif dan terstruktur apakah , mungkin Banwaslu sebagai lembagayang terbentuk untuk melakukan keadilan dalam melakukan pesta Demokrasi atau Banwas telah menjadi alat kekuasaan untuk meraih  Kemenangan.

INTIMIDASI, HEGEMONY yang selama ini menjadi  trending topik dalam menjelang pesta  demokrasi, akan terlaksana dengan jujur dan adil. ” Alfad, aktifis  KARIB ( Kesatuan Republik Indonesia Berdikari ), Saat ditemui awak media, menyatakan bahwa, pelaksanaan Pemilu 2019 bukanlah Pesta Demokrasi Bangsa Indonesia, ” Tapi , menjadi ajang meraih kekuasaan yang tidak lagi  mengindahkan pada kaiedah Demokrasi. ” Adanya Intimedasi dan penekanan secara  struktural dan pelanggaran  yang terjadi, ” Tidak ada yang memproses, Banwaslu juga tidak mungkin memiliki nyali untuk  melakukan penindakan terhadap bentuk pelanggaran kampanye, sembari mengakhiri pertemuan dengan awak media.

Viralnya Tentang surat Penyataan kepala Desa  Rombasan, juga menjadi bukti awal adanya intimedasi kekuasaan.

Yang,  Mengatakan kesiapan untuk mengsukseskan terlaksananya Pemilu 2019 dengan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI Periode 2019-2024, No.01 Ir. H. Joko Widodo dan KH. Makruf Amin.
Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenarnya untuk diperhatikan dan dimaklumin adanya,” isi pernyataan yang dibuat pertanggal 25 Februari 2019.

Dari viralnya surat pernyataan tersebut beberapa awak media mendatangi Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk menanyakan tanggapan dari pihak Bawaslu Terkait.

Ketua Bawaslu sumenep ; ” ANWAR NORIS,SH mengatakan bahwa munclnya Viral kepala desa  Rombasan , hal tentunya dari Panwas akan  melakukan  Investigasi bilamana ada laporan dari masyarakat, dan sampai hari ini tidak ada dari pihak manapun yang melakukan pelaporan iya, Panwas diam dan menunggu adanya pelaporan, tentang kebenaran data  ( Surat Pernyataan ) tersebut. ” apa benar itu pernyataan yang buat kepala desa , apa tidak mungkin itu hasil editan.

Sebagai mana yang diatur dalam  UU.No.7, Tahun 2014. ” Banwaslu dipersenjati  dengan amanat Undan -Undang  tersebut untuk melakukan  penindakan’

Banwaslu sendiri sudah melakukan investigasi terkait informasi yg beredar dimasyarakat kususnya dimedia sosial atas Viralnya surat pernyataan salah satu kepala desa dikabupaten sumenep dengan memberi dukungan kepada salah satu Capres dan Cawapres 01.

“Sudah dilakukan investigasi lanjutan kepada pihak2 yg terkait, tentu saja dalam waktu tidak lama, akan ada hasil, dan kalaupun benar itu ad unsur pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017: seorang aparatur desa tidak boleh melakukan/tindakan yg menguntungkan salah satu pasangan calon (peserta pemilu),” ucap ANWAR NORIS, SH, Kepada awak media dengan sikap tenang.

“Apabila hanya informasi itu dari masyarakat tidak dilaporkan langsung kepada kami, maka itu kami anggap hanya sebagai informasi awal yang harus kami insvistigasi, dan nanti bila itu bisa terbukti pengadilan negeri yang akan memberikan keputusan”,  ( B.571 )

About admin

Periksa juga

450 Liter per Bulan Jatah BBM Ketua DPRD Sumenep

450 Liter  jatah Per Bulan , Untuk Ketua DPRD Sumenep LPKBerantas.co.id –SUMENEP, Gaji yang terima  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *