Home / REDAKSI / BPK Sentil Borok Pemerintah Kucurkan Bansos, AQ: Data Pakai 2014

BPK Sentil Borok Pemerintah Kucurkan Bansos, AQ: Data Pakai 2014

BY. Post  : LPKBERANTAS ( B 571 )

LPKBERANTAS.Co.Id. | Sumenep – Imput Data amburadul untuk  penerima Bantuan Sosial (Bansos), seperti Paket Sembako dan BLT Covid-19 di beberapa kabupaten / kota di Indonesia yang menjadi perbincangan kemudian terjawab.

Achsanul Qosasi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam twit-nya, menulis penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran di daerah masing-masing tak  memperbarui  melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bahkan, putra kelahiran  , Sumenep ini menyebut, DTKS yang diserahkan menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014.

1. Bansos tidak tepat sasaran. Data kita sangat lemah. Data kemiskinan yang dibelanjakan adalah data TNP2K, 2014. Pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), ini mengumpulkan kpd masing2 Pemda yang memiliki kepentingan melayani rakyatnya. Seharusnya dilakukan setiap 6 bulan, ”tulisnya dalam akun twitter-nya, 7 Mei 2020 jam 11.11 WIB.

Kata AQ-panggilan akrab Achsanul Qosasi, pemutakhiran DTKS sejatinya dilakukan setiap 6 bulan diterima untuk melayani rakyatnya.

Tapi, faktanya, tambah AQ, BPK sudah membuka DTKS tahun 2018. menerima dari 514 Kabupaten / Kota hanya ada 29 Kabupaten yang tertib melakukan pembaruan (pembaharuan data) setiap 6 bulan.

“Sisanya hanya mengesahkan yang ada, dan dominan bukan politik di daerah,” tambah twit-nya.

Dari temuan BPK, AQ menyebut banyak data penerima Bansos yang tidak sepadan. Seperti, tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat bantuan sosial.

“Ada 20 juta lebih tanpa NIK, tapi menjadi KPM. Disinilah letak pertemuan, ”jelas dia.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019, BPK mengaksesi persetujuan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018-triwulan III tahun 2019 dilaksanakan di Kementerian Sosial dan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Nusa Tenggara Timur.

Alhasil, BPK menemukan pertentangan dalam penyaluran bantuan sosial di perijinan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan input data yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.

BPK menilai Kementerian Sosial memiliki keterbatasan dalam melakukan persetujuan dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Harus belum memiliki persetujuan untuk verifikasi pelaksanaan yang sesuai dengan standar yang ditetapan.

“Mengalihkan, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial menjadi kurang andal dan akurat,” tulis Laporan IHPS II 2019 BPK RI. ( Bakri | B571 )

About admin

Periksa juga

Aktivis PMII Bangkalan Jadi Tersangka, Begini Kata Aktivis HMI

Aktivis PMII Bangkalan Jadi Tersangka, Begini Kata Aktivis HMI Post By  : LPKBERANTAS. Ahad, 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *