Friday , August 23 2019
Home / HUKUM / Digugat Rp1,5 Miliar, Pemerintah Desa Kebon Agung, Camat Kalianget dan BPN Sumenep

Digugat Rp1,5 Miliar, Pemerintah Desa Kebon Agung, Camat Kalianget dan BPN Sumenep

 

Lpkberantas.  ( Bhaxri 571 )

Jum’at  29 Mai 2019

 

 

Wijono Subagyo, S.H, Advokat Ikadin yang berkantor di Jl. A. Yani, Surabaya nenunjukkan bukti gugatan yang didaftarkan ke PN Sumenep (Foto. Istimewa)

 

.

 Sumenep LPKBerantas.co.id –  Secara Ressmi  gugatan  Gugatan Perdata tersebut, telah diterima oleh Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 27 Maret 2019, dengan gugatan Perdata No. 04/Pdt.G/2019/PN.Smp.

Dalam siaran persnya, Kamis (28/3/2019), kuasa hukum Yayasan Arya Wiraraja, Wijono Subagyo, S.H menyebutkan, penggugat adalah pemegang hak pakai atas sebidang tanah seluas 25.000 M2 di Desa Kalimo’ok sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 06.

Tanah tersebut, awalnya tanah negara yang dimohon oleh Yayasan Arya Wiraraja pada tanggal 7 Maret 1994 kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Yayasan Arya Wiraraja awalnya bernama Yayasan Universitas Wiraraja diubah melalui akta notaris Nomor AHU.4036.AH.01.04 tahun 2010.

“Maka pada tanggal 2l November 1995 dikeluarkanlah keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 317/HP/BPN/1995 tentang pemberian hak pakai atas nama Yayasan Universitas Wiraraja atas tanah tersebut,” katanya.

Pihak Yayasan Universitas Wiraraja telah memenuhi kewajibannya sebagai mana yang disyaratkan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, seperti biaya pengukuran dan ganti rugi atas tanah negara tersebut.

“Pada tanggal 9 Januari 1996 di terbitkanlah Sertifikat Hak Pakai No.06 dengan hak pakai selama 10 tahun,” tegasnya.

Sertifikat hak pakai tersebut atas nama Yayasan Universitas Wiraraja (sebagai penggugat) yang di lengkapi dengan gambar situasi No.20/ 1996. Sedangkan batas-batas tanah ditunjukkan dan ditetapkan berdasarkan gambar situasi No.493/1994.

Ia mengemukakan, sebidang tanah tersebut sebagai rencana jangka panjang Universitas Wiraraja Sumenep yang akan dijadikan perluasan kampus 2.

Namun, rencana itu terhalang karena di atas tanah tersebut muncul sertifikat baru atas nama Pemerintah Desa Kebon Agung Kecamatan Kota Sumenep (tergugat I) dengan nomor sertifikat hak pakai No.13, Desa Kalimo’ok.

Disebutkan, dalam surat keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN disyaratkan bahwa terhadap tanah yang telah diberikan hak pakai dilarang untuk dipindah tangankan tanpa seizin Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN.

Faktanya, penggugat telah mendengar bahwa di atas tanah tersebut tercantum dalam sertifikat No.6 telah di terbitkan sertifikat baru atas nama Pemerintah Desa Kebon Agung Kecamatan Kota Sumenep dengan Sertifikat Hak Pakai No.13 tercantum dalam sertikat tersebut petunjuk D.1.301 No.1016/2000 tanah Negara bekas hak pakai No.06.

“Dalam hal ini, Yayasan Universitas Wiraraja telah dirugikan dan terdapat kejanggalan dalam proses pemindahan hak pakai dimaksud,” jelasnya.

Kejanggalan tersebut, antara lain, salah satu syarat terbitnva sertifikat pemindahan hak pakai ternyata ada surat pernyataan bersama antara Kepala Desa Kebon Agung dengan seorang yang menamakan diri Drs H. Kurniadi Wijaya dan mengaku sebagai Ketua Yayasan Arya Wiraraja.

Dalam pernyataan itu yang diberi tanggal 22 Desember 1997, Drs H. Kurniadi Wijaya melepaskan hak pakai atas tanah No.06 kepada Negara dengan disaksikan oleh Moh. Aswar dan Abd. Samad.

“Hanya atas dasar pernyataan itu kemudian BPN Sumenep menerbitkan sertifikat hak pakai No.13 atas nama Pemerintah Desa Kebon Agung. Padahal, orang yang namanya digunakan di dalam surat pernyataan tanggal 22 Desember 1997 sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melepaskan hak pakai yang tercantum di dalam sertifikat hak pakai No.06,” urainya.

Ia juga menjelaskan, di dalam Anggaran Dasar Yayasan Arya Wiraraja yang dahulu bernama Yayasan Universitas Wiraraja dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa tata cara pelepasan hak terhadap aset yayasan harus dengan seizin rapat lengkap pengurus Yayasan Arya Wirarala.

Pada pasal 16 ayat (5) huruf e jo ayat (6) jo pasal 18 ayat (2) untuk mewakili Yayasan Arya Wiraraja baru sah bilamana di lakukan oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan Arya Wiraraja dengan mendapatkan persetujuan pembina.

Atas persoalan tersebut, pihaknya mengakui sempat ada mediasi, namun pihak tergugat tetap tidak melepaskan atau tidak menyerahkan pada Yayasan Arya Wiraraja Sumenep.

Akibat dari dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan II, maka penggugat sebagai pemegang hak pakai atas tanah tersengketa tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan perluasan kampus 2 Universitas Wiraraja.

Universitas Wiraraja Sumenep telah mengalami kerugian material sebesar Rp 500 juta dan immaterial sebesar Rp 1 miliar, yakni tidak dapat memenuhi rencana perluasan kampus 2 yang berakibat kepada kredibilitas Universitas terhadap mahasiswa.

“Maka Pengadilan Negeri Sumenep hendaknya menghukum tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada penggugat yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar, selambat-lambatnya delapan hari sejak dijatuhkannya putusan pengadilan,” tandasnya.

Bahkan, pihaknya juga menyebutkan, atas keterlambatan pembayaran, tergugat I dan II agar membayar uang paksa sebesar Rp 100 ribu setiap hari sampai lunas.( B 571 )

 

About admin

Periksa juga

Satreskoba Polres Sumenep Bekuk Tiga Orang Saat Sedang Asik Nyabu

Satreskoba Polres Sumenep Bekuk Tiga Orang Saat Sedang Asik Nyabu LPKBerantas.co.id Sunday, 26 May 2019 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *