Thursday , August 13 2020
Home / HUKUM / Kasus Suap KPU, Hasto Kristiyanto Jelaskan Posisi PDIP

Kasus Suap KPU, Hasto Kristiyanto Jelaskan Posisi PDIP

Kasus Suap KPU, Hasto Kristiyanto Jelaskan Posisi PDIP

Reporter:

Dewi Nurita

Editor:

Jobpie Sugiharto

16 Januari 2020 07:12 WIB

Post.lpkberantas.co
Id
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas I yang digelar sejak Jumat, 10 Januari hingga Ahad malam ini, 12 Januari 2020 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. TEMPO/Putri.

Tempo, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tak berkaitan dengan dugaan suap menyuap caleg PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Setelah KPU menolak permohonan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan upaya-upaya dan itu di luar sepengetahuan partai,” ujar Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu lalu, 15 Januari 2020.

Menurut dia, peran partai untuk mengupayakan Harun Masiku masuk ke DPR sudah selesai saat menggugat peraturan KPU ke Mahkamah Agung dan meminta fatwa MA.

Fatwa itu berisi permintaan kepada KPU untuk memberikan kedaulatan kepada PDIP menentukan pengganti caleg dari Dapil Sumsel I yang meninggal, Nazarudin Kiemas, dengan Harun Masiku.

KPU menolak melaksanakan fatwa tersebut dengan alasan aturan yang berlaku adalah pengganti seharusnya pemilik suara terbanyak kedua yakni, Riezky Aprilia.

KPK telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tiga orang lainnya yakni; Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku dan Saeful Bahri, menjadi tersangka pada 9 Januari lalu. Harun Masiku dan Saeful menjadi tersangka pemberi suap.

Wahyu dan Tio diduga menerima suap dari Harun dan Saeful untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) Riezky Aprilia.

Hasto  Kristiyanto pun menyatakan DPP PDIP menyerahkan seluruh proses hukum tersebut dan menghormati seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

“DPP partai akan bersifat kooperatif,” ujar Hasto Kristiyanto.

About admin

Periksa juga

Dipaksa Melakukan Aksi Hubungan Badan  10 Juta LPKBerantas : B 571 HUKUM KRIMINAL RABU, 26 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *