Monday , October 14 2019
Home / POLITIK / Kesuksesan Pilkades tergantng Netralitas ASN dan Panitia

Kesuksesan Pilkades tergantng Netralitas ASN dan Panitia

Kesuksesan Pilkades tergantng Netralitas ASN dan Panitia

LPKBERANTAS,co,id : Sumenep – Menjelang pelksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 akan di selenggarakan Pemerintah Kabupaten Sumenep . Pada tahapan  seleksi dan penetapan calon kepala desa di 226 desa telah selesai.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Panitia menjadi salah satu kunci suksesnya perhelatan pesta demokrasi ditingkat desa itu. Sebab, tidak menutup kemungkinan ASN ditingkat kecamatan atau panitia ikut terlibat, pada  salah satunyacalon serta mempengaruhi dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) atau mengatur strategi pemenangan, sehingga bisa menguntungkan salah satu calon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Moh. Ramli mengatakan, netralitas ASN dan panitia sejak awal menjadi atensi untuk dilakukan pengawasan. Sebab keduanya harus netral dalam dunia politik praktis meski ditingkat desa.

“Secara aturan ASN tidak boleh ikut politik praktis, panitia harus netral,” katanya.

Netralitas ASN  dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan begitu kata Ramli, ASN yang ikut dalam politik praktis akan dikenakan sanksi. Besaran sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilanggar. Saat ini sebagian sekretaris desa (sekdes) di Sumenep berstatus ASN ada pula yang bukan ASN.

“Kalau ASN ada Undang-undang yang mengatur, kalau Panitia ada Perbup (peraturan bupati) yang mengatur pula,” ungkapnya.

Kadis  Perberdayaan  Desa , ” bila mana diketahui panitia tidak netral bisa dijatuhkan sanksi berat, yakni pemberhentian sebagai penyelenggara.

“Jika diketahui laporkan, panitia bisa diganti, bisa dipecat oleh BPD (badan permusyawaratan desa),” tegasnya.

Sesuai Perbup Nomor 54/2019 pembentukan panitia pilkades tingkat desa dibentuk oleh BPD sebagai bagian lembaga tinggi  , kedua di desa. Kepanitiaan pemilihan Pilkades tahun ini, hampir sama dengan pemilihan legislatif atau pemilu. Yakni kepanitiaan terstruktur mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kepanitiaan tingkat Kabupaten.

Sesuai jadwal, pelaksanaan Pilkades digelar pada 7 November 2019 untuk wilayah daratan dan 14 November 2019 untuk wilayah kepulauan. (Bakri 571)

About admin

Periksa juga

Abdullah Huhamahua; MK adalah Harapan Terakhir Rakyat

Abdullah Hehamahua: MK Adalah Harapan Terakhir Rakyat Laporan . B 571 ( Bakri ) LPKBerantas.co,id, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *