Wednesday , January 22 2020
Home / REDAKSI / Rekomendasi Pembatalan Mutasi Lahirkan Mutasi Baru dan Pengukuhannya

Rekomendasi Pembatalan Mutasi Lahirkan Mutasi Baru dan Pengukuhannya

Rekomendasi Pembatalan Mutasi Lahirkan Mutasi Baru dan Pengukuhannya

Post.LPKBERANTAS.CO.ID : Bakri ( B 571 ) Rabu.11.01.2020

 sebagian PPT/JPT Pratama hasil mutasi/rotasi yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh KASN malah justru dimutasi/dirotasi kendati menduduki Jabatan tersebut masih seumur jagung.

 

LPKBerantas.co.id,Sumenep -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Bupati Sumenep” Dr. KH. A. Busyro Karim, M. Si, kembali melakukan mutasi dan rotasi kepada sejumlah Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa timur, Selasa (7/1/2020) malam.

Bertempat di Pendopo Agung Keraton Sumenep sebanyak 255 Pejabat ASN dikukuhkan dan dilantik serta diambil sumpahnya oleh Bupati Sumenep.

Adapun Pejabat yang dimutasi/dirotasi terdari dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan juga Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Menariknya kegiatan mutasi/rotasi sejumlah Pejabat ASN dilaksanakan pasca turunnya Rekomendasi Komisi ASN dengan nomor: R-3501/KASN/10/2019 yang ditujukan kepada Bupati Sumenep sebagai Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa timur agar Bupati membatalkan hasil mutasi tanggal 25 April 2019.

Namun kini kegiatan mutasi/rotasi terhadap sejumlah Pejabat ASN khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tersebut mulai dinilai bukan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap kesalahan mutasi/rotasi PPT/JPT Pratama tertanggal 25 April 2019 yang lalu yang sebelumnya dipersoalkan melainkan mulai menciptakan persoalan baru.

Sebab mutasi/rotasi terhadap PPT/JPT Pratama tersebut mulai diduga tidak mengacu pada rekomendasi KASN dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dugaan ini muncul karena PPT/JPT Pratama yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh KASN tidak dilakukan Pembatalan/tidak dikembalikan ke jabatan yang awal. Justru PPT/JPT Pratama tersebut dikukuhkan kembali ditempat yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh KASN.

Ironisnya lagi ada sebagian PPT/JPT Pratama hasil mutasi/rotasi yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh KASN malah justru dimutasi/dirotasi kendati menduduki Jabatan tersebut masih seumur jagung.

Melihat fenomena ini membuat kalangan publik menyatakan rasa kecewanya terhadap Bupati Sumenep, terutama bagi Pelapor ke KASN yang sedari awal memang menyoroti kegiatan mutasi/rotasi PPT/JPT Pratama tertanggal 25 April 2019 yang lalu.

Bahkan Herman Wahyudi, SH, selaku pelapor mulai tidak segan-segan menyebut jika rekomendasi Pembatalan dari KASN tersebut hanya menelurkan mutasi dan juga pengukuhan terhadap PPT/JPT Pratama yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh KASN.

“Jelas kami kecewa sekali. Karena kegiatan mutasi/rotasi dan juga promosi jabatan tersebut, tidak mengindahkan rekomendasi KASN dan tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan, justru Bupati lebih memilih menggunakan wewenangnya dalam hal mengambil keputusan, padahal wewenang seorang Bupati tidak boleh seenaknya sendiri dalam mengambil keputusan karena wewenang Bupati dibatasi oleh perundang-undangan, sebut Herman Wahyudi, SH. Warga Karang Anyar Sumenep, Rabu(8/1/2020).

Kenapa saya menyebut demikian…? Karena dalam rekomendasi KASN poin 4 huruf c) sudah jelas menyebutkan membantalkan dan menerbitkan kembali surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi melalui mutasi/rotasi setelah prosedur dan substansi pengisian tersebut setelah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketika sudah menyebutkan membatalkan, maka analisa hukumnya kan harus dibatalkan dan dikembalikan dulu ke tempat yang awal, dan disitu juga harus ada SK Pembatalan dari Bupati Sumenep selaku Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) kan substansinya seperti itu bukan mengukuhkan PPT tersebut apalagi pengukuhannya di OPD yang sebelumnya jelas-jelas sudah dibatalkan oleh KASN,” ungkapnya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan apa dasarnya Pemkab melakukan mutasi dan juga pengukuhan terhadap PPT yang sebelumnya sudah dibatalkan..?

“Pengukuhan semestinya ketika ada perubahan nomen klatur, dan mutasi terhadap ASN hanya bisa dilaksanakan minimal 2 tahun seperti yang tertuang dalam UU ASN no 5 tahun 2014 dan juga PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” tukasnya.

Sementara munurut Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep “Dr. Suharjono, mengatakan bahwa semua itu sudah mengacu pada rekomendasi.
“Semua itu kita sudah mengacu pada rekomendasi KASN dan semuanya sudah kita laporkan dan kita sudah laksanakan itu,” kata Suharjono melalui telpon gengamnya. ( B 571 )

About admin

Periksa juga

Nelayan China Adalah Bagian dari Pasukan Sipil Cadangan

Nelayan China Adalah Bagian dari Pasukan Sipil Cadangan Redaksi–Kabar Utama, Nasional Post, By LPKBerantas. co.id. Team  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *